Indonesia Belum Saatnya Ikut Perdagangan Bebas Asia Pasifik
Perdagangan bebas mustahil dihindari karena selain diyakini bisa meningkatkan ekspor juga mendorong peningkatan daya saing. Namun, dengan keterbukaan pasar itu harus diimbangi dengan konektivitas perdagangan dalam negeri. Sehingga tawaran kepada Indonesia untuk bergabung dalam kerjasama Trans-Pacific Partnership (TPP) yang berakar pada kerja sama ekonomi Asia Pasifik sebaiknya diacuhkan.
Direktur Jenderal Kerjasama Industri Internasional Kementerian Perindustrian Agus Tjahjana Wirakusumah mengatakan, belum waktunya Indonesia bergabung dalam kerjasama TPP. Indonesia sudah menjalin banyak kerja sama regional dan telah menjalin FTA (Free Trade Agreement) dengan 6 negara dari 9 negara yang melakukan negosiasi TPP.
“Dikhawatirkan akan terjadi kesulitan bagi bea cukai dalam melaksanakan tugas kepabeanannya karena banyaknya peraturan FTA yang harus dipelajari,” ujarnya melalui keterangan tertulis yang diterima Neraca, Senin (18/6/2012).
Selain itu, Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Perdagangan, Distribusi dan Logistik, Natsir Mansyur menjelaskan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh Indonesia, antara lain memperbaiki infrastruktur, menyelesaikan masalah logistik nasional, dan menciptakan iklim usaha yang kondusif.
“Indonesia masih mengekspor produk mentah dan belum dapat mengekspor produk yang bernilai tambah tinggi,” jelasnya.
Perlu Perhitungan
Sementara, Direktur Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional Iman Pambagyo menekankan, pentingnya memperhitungkan dan mengukur ongkos penyesuaian (adjustment cost) yang harus dilakukan Indonesia dalam memenuhi komitmen dalam negosiasi TPP.
“TPP bukan hanya berkisar tentang penurunan tarif, Intellectual Property Rights (IPR), dan perjanjian perdagangan saja tetapi juga menyangkut koherensi regulasi,” ujarnya.
Memang ada beberapa keuntungan dari terbuka akses pasar ke Amerika Serikat dan negara-negara yang melakukan negosiasi TPP. Cakupan TPP adalah sektor pertanian, tekstil dan pakaian jadi, Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI), jasa dan investasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), lingkungan hidup, dan ketenagakerjaan. Dalam TPP, Amerika Serikat memiliki kepentingan untuk membangun aturan main yang baru dalam bidang perdagangan dan investasi barang dan jasa.
Tetapi, menurut Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Anwar Nasution, Indonesia perlu meningkatkan keunggulan kompetitif untuk produk ekspor Indonesia. Indonesia perlu mempersiapkan kebijakan-kebijakan terkait yang ditujukan untuk memberikan insentif produsen dan konsumen dan meningkatkan produktivitas. Peningkatan produktivitas Usaha Kecil Menengah (UKM) sangat diperlukan selain juga memperluas akses pasar ekspor bagi UKM.
Persiapan Matang
Beberapa hal yang dikhawatirkan kehilangan pangsa pasar ekspor apabila Indonesia tidak bergabung dengan TPP. Tetapi, yang lebih pentingnya adalah melakukan kajian yang mendalam tentang seberapa besar kemungkinan dampak positif dan negatif apabila Indonesia turut serta dalam TPP ataupun tidak.
“Indonesia harus memperhitungkan apa yang seharusnya disiapkan jika Indonesia memutuskan untuk bergabung,” terangnya.
Diakui oleh Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan (BPPKP) Bachrul Chairi, bahwa keikutsertaan Indonesia dalam TPP mungkin saja membawa dampak yang positif bagi Indonesia, namun Indonesia masih harus meneliti secara menyeluruh terhadap sektor-sektor yang terkait. Indonesia juga perlu untuk memperhatikan pandangan negara-negara ASEAN lainnya terkait dengan TPP.
“Jika negara-negara ASEAN ikut serta dalam TPP dan Indonesia tidak, maka kemungkinan besar pangsa pasar ekspor sulit dipertahankan. Untuk itu, Indonesia harus mempunyai strategi yang baik dalam hal keikutsertaan dalam TPP,” ujarnya.
Bahkan jauh sebelumnya, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan mengatakan Indonesia belum siap untuk masuk ke dalam TPP. Menurut dia industrialisasi di negara lain sudah maju 100-200 tahun daripada Indonesia, maka perlu dipersiapkan infrastruktur, industri serta pihak-pihak yang terkait untuk menghadapi perdagangan tersebut.
“Ya, kita tolak. Kita juga harus lihat kesiapan industri kita apakah siap buat berkompetisi dengan negara lain. Dalam perdagangan bebas harus diikuti dan ditopang dengan keadilan dan keseimbangan. Kalau nggak ada dan tidak buahkan keuntungan untuk Indonesia, kita akan ambil sikap yang sesuai,” terangnya.
Saat ini sudah ada empat negara ASEAN yang masuk ke TPP yaitu Brunei, Singapura, Malaysia, dan Vietnam. Sejumlah negara Asia yang sudah siap bergabung dalam TPP adalah Jepang, Singapura, Malaysia, dan Thailand. Sedangkan dari Pasifik ada Kanada, AS, Meksiko, New Zealand, dan Australia.
(anovianti muharti)
sumber: Harian Ekonomi Neraca